Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi 205 daerah otonomi hasil pemekaran sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil evaluasi daerah pemekaran itu akan digunakan untuk menyusun desain otonomi daerah. (lagi...)... more.

Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah dua putaran dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan pemilihan dua putaran menimbulkan biaya sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya sekali putaran. (lagi...)... more.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Majalengka menyepakati untuk membahas masalah pembentukan Provinsi Cirebon di panitia musyawarah (panmus). (lagi...)... more.

Pemerintah kabupaten dan kota yang memberikan alokasi dana besar untuk program kesehatan gratis akan mendapat prioritas pembangunan proyek dari pemerintah provinsi. Hal itu diutarakan Gubernur Sumsel Alex Noerdin dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Kamis (5/3). (lagi...)... more.

Pengelolaan keuangan pusat dan daerah masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan itu terutama disebabkan oleh faktor teknis dan keterbatasan sumber daya manusia. (lagi...)... more.

Wahyudi Kumorotomo Setelah isu kebijakan pemekaran daerah memakan korban meninggalnya Ketua DPRD Sumut, wacana yang berkembang adalah menstop pemekaran. (lagi...)... more.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jabar memiliki waktu kurang dari dua bulan untuk menyelesaikan laporan realisasi anggaran yang dipakai pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2008. Jika dalam waktu tersebut tidak terselesaikan, BPK berwenang menjatuhkan sanksi. (lagi...)... more.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mempertimbangkan revisi cara pemilihan gubernur. Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang memakan waktu lama dan biaya besar menjadi bahan pertimbangan utama. (lagi...)... more.

Pemerintah pusat dinilai membiarkan tugas dan wewenang gubernur-selaku wakil pemerintah pusat di daerah-mengambang selama 10 tahun otonomi daerah yang berbasis kabupaten diberlakukan. Agar hal ini tak berlarut- larut, pemerintah pusat sepatutnya segera menerbitkan peraturan pemerintah yang merinci tugas dan wewenang gubernur. (lagi...)... more.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Soekarwo dan Saifullah Yusuf, akan diselenggarakan 12 Februari 2009. Karena itu, para pejabat Pemerintah Provinsi Jatim segera mempersiapkan prosesi pelantikan yang dilangsungkan di Gedung DPRD Jatim. (lagi...)... more.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara menghentikan sementara pembahasan usulan pemekaran daerah. Penghentian dipicu insiden meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat saat berlangsung unjuk rasa anarki hari Selasa lalu. (lagi...)... more.

Harun Harian Kompas (2/2/2009) menurunkan sejumlah artikel yang melaporkan rendahnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. (lagi...)... more.

Mahkamah Konstitusi menyatakan, kasus Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur sudah selesai dan meminta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur segera mengagendakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih. (lagi...)... more.

Ratusan orang dari lima kabupaten berunjuk rasa di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (2/2), menuntut pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara. Pengunjuk rasa menuntut Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin segera merekomendasikan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara. (lagi...)... more.