Tidak kurang dari seratus warga Surungdayung, Desa Handapherang, Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, hingga kini belum mendapatkan tabung maupun kompor gas program konversi minyak tanah ke gas. Jika dalam seminggu ini, bantuan itu tidak datang, warga berencana mengadukannya secara hukum. (lagi...)... more.

Daerah Kab. Tasikmalaya akan menerima bantuan pendidikan Rp 29 miliar, dari APBD Provinisi Jabar. Bantuan tersebut diminta untuk disalurkan secara baik, benar, serta tepat sasaran. (lagi...)... more.

Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah warisan pemerintahan kolonial Belanda yang digunakan untuk memberangus gerakan politik dan para pejuang revolusi. Oleh karena itu, pasal tersebut tidak lagi cocok diterapkan di era reformasi seperti sekarang. (lagi...)... more.

Pembahasan kembali Raperda Jaminan Pelayanan Kesehatan (Japelkes) Kota Cimahi baru bisa dilakukan akhir tahun 2009. Hal itu terkait keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkot Cimahi. (lagi...)... more.

Oleh Lina Auliana Apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap daerah-daerah di Jabar yang belum mendapatkan perhatian pembangunan ditunjukkan dengan disegerakannya proses penataan pembangunan seperti di daerah kawasan Jabar Selatan. Masyarakatnya pun sudah barang tentu akan tersenyum menyambut rencana tersebut. Gubernur di media cetak menjelaskan rencananya untuk membangun Jabar selatan... more.

Puluhan mahasiswa Universitas Swadaya Gunungjati (Unswagati) Cirebon, menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (16/3). Mereka menolak rencana pemisahan wilayah Cirebon menjadi provinsi tersendiri. (lagi...)... more.

Pemerintah Kota Cimahi menargetkan permasalahan perbatasan selesai tahun 2010, bersamaan dengan pemekaran minimal menjadi empat kecamatan. Saat ini, terdapat enam belas titik di Kota Cimahi yang masih belum jelas perbatasannya sehingga rawan terjadinya konflik. (lagi...)... more.

Pemerintah Kota Bandung meresmikan Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Bandung. Peresmian dilakukan Wali Kota Bandung Dada Rosada, Kamis (12/3). (lagi...)... more.

Semua kepala desa (kades) di Kab. Majalengka menolak tanah bengkok mereka dialihfungsikan menjadi aset yang harus dikelola menjadi kekayaan desa dengan alasan hampir seluruh aset desa atau lahan bengkok kini digadaikan selama beberapa tahun ke depan. (lagi...)... more.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meminta stimulus dari APBN senilai Rp 130 miliar untuk perbaikan jalan lintas selatan Jawa Barat dan perbaikan runway Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung. Permintaan dana stimulus itu dikemukakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan seusai bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/3). (lagi...)... more.

Deklarasi pembentukan Provinsi Cirebon yang digelar di Hotel Apita, Minggu (8/3), tidak dihadiri seluruh kepala daerah yang berada di wilayah Cirebon. (lagi...)... more.

Seluruh partai politik peserta pemilu di Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat, Komisi Pemilihan Umum, dan Polresta Cimahi bakal menandatangani nota kesepahaman. Kegiatan tersebut bakal berlangsung di Gedung Pengabdian Mapolresta Cimahi, Jl. Jenderal Amir Machmud, Cibabat, Kota Cimahi, Jumat (6/3) malam ini. (lagi...)... more.

Rencana kenaikan pajak penerangan jalan umum (PJU) di Kota Bekasi ditanggapi beragam. Sejumlah warga mengaku keberatan dengan kenaikan pajak PJU sebesar 3 persen menjadi 6 persen dari total rekening listrik yang harus mereka bayar. Namun, di lain pihak Pemkot Bekasi maupun anggota DPRD menilai kenaikan ini tidak akan terlalu membebani masyarakat mengingat adanya program pendidikan dan kesehata... more.

Bupati Majalengka H. Sutrisno belum menyetujui rencana pembentukan Provinsi Cirebon. Alasannya, untuk memutuskan persoalan tersebut harus sesuai kesepakatan dengan rakyat bukan ditentukan oleh bupati ataupun legislatif. (lagi...)... more.