Oleh : Bernard Simamora

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan berbagai system aplikasinya. Di negara maju, hampir semua kalangan dapat memetik manfaat dari kemajuan ini dan meraih kemakmuran. Tidak heran perkembangan teknologi informasi dan komunikasi identik dengan penguasaan ekonomi.

Perlunya pelayanan publik yang lebih berkualitas baik dari segi akurasi yang kian tinggi maupun durasi yang kian rendah, pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu mengembangkan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh. Pemkab sebaiknya membangun infrastruktur ini, karena sangat setrategis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan efektifitas kinerja pemerintah, sebagai media pembelajaran bagi masyarakat luas menuju masyarakat Humbahas yang berbasis pengetahuan (knowledge based society).

Infrastruktur

Ini bukan saja soal dana, atau besarnya dana yang dibutuhkan. Teknologi memang mahal, tetapi tidak semahal yang dibayangkan orang awam TI (Teknologi Informasi). Yang diperlukan paling utama adalah komitmen yang tinggi dari kepala darean dan pimpinan lainnya. Cara pandang terhadap TIK harus mulai digeser. Sederhananya, pergeseran dari semua menggunakan mesin manual menuju komputer, dan dari komputer-komputer yang berdiri sendiri (stand alone) menjadi sebuah jaringan. Lalu, dikembangkan menjadi sebuah jaringan terintegrasi antar kantor-kantor pemkab, hingga kecamatan.

Pelan tapi pasti serta yang pasti butuh waktu dan biaya, jaringan on-line seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah akhirnya bisa tersambung dalam Lokal Area Network dan Wide Area Network. Selain itu, dikembangkan once stop servive secara real time menggunakan software-software yang dikembangkan secara khusus (oleh ahlinya, bukan oleh kontraktor asal jadi)

Akan menjadi menjadi lebih ekonmois bila pemkab memiliki pusat pemerintahan terpadu dimana hampir semua Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat Daerah bahkan Sekretariat DPRD berada pada satu kawasan (Civic Center). Dengan demikian pembangunan jaringan menjadi relatif mudah dan murah. Untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya dilakukan dengan sambungan kabel.  Namun bila tidak demikian, teknologi WiFi juga tidak demikian mahal untuk diadopsi. Jadi bilaman ada SKPD yang berada di luar kawasan Civic Center harus dibangun dengan fasilitas tower triangle 30 meter dan dihubungkan dengan radio wireless.

Pembiayaan untuk membangun jaringan ini menjadi relatif murah karena karena jaraknya dekat. Selanjutnya, hal ini dilanjutkan dengan menumbuhkan keinginan besar untuk memberdayakan potensi aparatur pemerintah agar bisa melakukan alih teknologi dan mandiri.

Pembangunan jaringan dalam arti perluasan jaringan sampai kepada level staf dapat terus dilakukan sesuai dengan permintaan atas pertimbangan kebutuhan SKPD. Dengan kemungkinan perluasan jaringan sampai pada level staf diharapkan penguasaan komputer dan bekerja dengan komputer dengan fasilitas jaringan akan semakin tinggi, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat akan kualitas pelayanan.

Usulan Jaringan Komputer Kabupaten Humbahas

Rencana Jangka waktu 5 (lima) tahun, Jaringan Humbahas Network (Humbahas-Net) harus sudah tersebar sampai pada tingkat Sekolah Dasar, yang pada tahun pertama baru mencapai Dinas-dinas dan Badan, serta Sekretariat DPRD. Tahun berikutnya menjangkau Kantor Kecamatan, dan Kantor Kepala Desa. Tahun berikutnya terhubung dengan komputer Rumah Sakit/Puskemas, SMA, SMK dan selanjutnya Sekolah Dasar.

Untuk membangun jaringan yang luas itu, dibutuhkan pengaturan infrastruktur jaringan yang baik, dimana perlu dibangun jaringan induk (backbone) sampai kepada pengguna (client).

Pembangunan jaringan induk (backbone) menjadi infrastruktur terpenting dari Humbahas-Net. Jaringan ini menjadi penopang utama. Bila backbone mengalami kerusakan, maka dapat dipastikan jaringan menuju ke client menjadi terputus. Karena itu pemilihan perangkat backbone menjadi sangat penting. Jaringan backbone cukup ditopang oleh perangkat teknologi tinggi Speed LAN standar.

Pembangunan Humbahas-Net meningkat bisa dimulai dengan dana yang tidak begitu besar. Menurut pemahaman awam, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi ini bakal memerlukan biaya yang sangat besar. Bilamana sulit untuk mengalokasikannya, beberapa cara dapat ditempuh, dengan strategi gotong royong (sharing) pembiayaan.

Contoh : Desa mengalokasikan biaya pembangunan ICT ini dalam APBDes yang dananya bersumber dari APBD melalui dana ADD (Alokasi Dana Desa). Lalu, sekolah-sekolah mengalokasikan biaya pembangunan ICT ini dari DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan. Kelurahan dan Kecamatan menganggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran masing-masing yang bersumber dari APBD Kabupaten

Biaya operasional pemeliharaan perangkat keras yang tidak menjadi kewenangan masing-masing instansi pengguna jaringan, dibiayai oleh Dinas Infokom. Demikian juga biaya pemeliharaan dan peningkatan kapasitas perangkat-perangkat yang ada.

Untuk lebih menekan biaya, pengalokasian terbesar adalah pada perangkat keras komputer maupun instalasi. Sedangkan software yang digunakan cukup menggunakan open source Operating System (Linux/IGOS dan Open Office), menekan biaya telepon pemerintah dengan Telepon VOIP (Voice Over Internet Protocol), teleconference dengan Net Meeting (Ekiga). Tambahan aplikasi lainnya dapat dilengkapi dengan GIS (Geographical Information System), SMS Center menggunakan SMS Gateway, akses Intranet Kabupaten Humbahas, maupun Akses Internet.

Sekali lagi, yang diperlukan dalam pengembangan pelayanan publik berbasis IT adalah pemahaman dari pimpinan itu sendiri tentang IT, kualitas pelayanan, serta komitmen yang tinggi dalam penerapannya.

(Bernard Simamora, Ketua Dewan Pakar STMIK GANESHA)

?

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, koalisi tidak pernah solid jika tidak ada kepekaan dari tiap-tiap partai untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Ia berharap kasus Bank Century justru menjadi berkat (blessing in disguise) untuk memperkuat koalisi.

”Target kita sesudah Pansus, pemerintah berjalan dengan solid,” kata Aburizal, yang juga biasa dipanggil Ical, seusai acara diskusi bertema ”Koalisi Partai dalam Sistem Presidensiil” yang diselenggarakan Freedom Institute di Jakarta, Rabu (24/2). Pembicara diskusi adalah anggota staf pengajar UIN Syarif Hidayatullah, Bachtiar Effendy, dan peneliti LSI, Dodi Ambardi.

Menurut Aburizal, kasus Bank Century merupakan salah satu masalah dari banyak masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proses politik kasus Bank Century di DPR perlu terus berjalan sampai pada Rapat Paripurna DPR. Kasus Bank Century juga perlu ditindaklanjuti dengan proses hukum.

Aburizal menambahkan, Partai Golkar menyuarakan kepentingan rakyat untuk memenangi Pemilihan Umum 2014. ”Meski berada dalam koalisi, tiap-tiap partai berkesempatan untuk memenangi Pemilu 2014,” katanya.

Dalam diskusi itu, Bachtiar Effendy mengungkapkan, pemerintahan dengan sistem presidensiil sulit berjalan efektif jika terdapat banyak partai. Oleh karena itu, kata Bachtiar, diperlukan perubahan struktur kepartaian atau pembatasan partai.

Pasca-penyampaian laporan akhir fraksi dalam Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, kemarin, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, ”Posisi Golkar solid. Semua pengurus menyetujui keputusan ataupun sikap Fraksi Golkar dalam pandangan akhir di Pansus. Kami memberikan apresiasi tinggi dan bangga atas kinerja fraksi di Pansus.”

Menurut Priyo, keputusan F-PG dalam Pansus itu hingga saat ini belum berpengaruh terhadap koalisi partai pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Ia yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengganti menteri dari partai koalisi yang sikap politiknya di Pansus berseberangan dengan Partai Demokrat.

Mengenai kemungkinan pencopotan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Priyo mengatakan, hal itu belum menjadi pemikiran Partai Golkar. ”Kami belum sreg kalau Boediono sampai terjungkal dari Wapres. Energi bangsa yang tercurah untuk itu sangat besar,” katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera menyatakan, pandangan akhir F-PKS di Pansus Century tak memengaruhi kinerja kabinet. ”Kompak-kompak saja. Presiden memimpin terus, tidak ada masalah,” ungkap Tifatul kepada pers di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Komisi I DPR. (kompas)

Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi 205 daerah otonomi hasil pemekaran sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil evaluasi daerah pemekaran itu akan digunakan untuk menyusun desain otonomi daerah.

Untuk keperluan evaluasi tersebut, Kemdagri menggelar rapat teknis yang diikuti oleh sekretaris daerah, asisten pemda yang membidangi pemerintahan, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Jakarta, Rabu (24/2). Ke-205 daerah itu terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota.

Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, sejak pemekaran, pemerintah belum melakukan evaluasi. Evaluasi itu akan dijadikan bahan untuk menyusun desain otonomi daerah.

Menurut dia, usulan pemekaran daerah tetap diterima, tetapi pembahasannya menunggu desain otonomi daerah selesai. ”Sejak 1999, ada 205 daerah otonom baru. Itu artinya, dalam setiap 15 hari ada satu daerah pemekaran. Hanya melalui evaluasi kita akan mengetahui kemajuan yang dicapai,” katanya.

Dalam rapat teknis, Kemdagri dan Tim Penilai Teknis Evaluasi daerah otonomi hasil pemekaran memberikan petunjuk teknis pengisian kuesioner yang akan dijadikan bahan evaluasi. Tim Penilai adalah tim independen terdiri dari sembilan pakar otonomi yang berasal dari berbagai institusi. Tim diketuai guru besar Fisipol UGM, Agus Dwiyanto.

Bias

Menurut peneliti LIPI, Tri Ratnawati, salah satu anggota Tim Penilai, evaluasi itu memang hanya menggunakan data kuantitatif karena keterbatasan waktu dan dana. Namun, data sekunder yang akan dijadikan bahan evaluasi itu dipastikan banyak biasnya. ”Saya akan berdebat apabila dalam pemeringkatan ada suatu daerah yang PAD tinggi karena sumber daya alam yang kaya, bukan karena kreativitas daerahnya,” katanya.

Di Yogyakarta, pengamat politik UGM, Abdul Gaffar Karim, mengatakan, desentralisasi perlu diterapkan secara asimetris sesuai dengan kondisi daerah. ”Justru memberikan kesempatan setiap daerah untuk berkembang dan akan meredam keinginan memisahkan diri,” katanya seusai seminar ”Desentralisasi Asimetris untuk Indonesia”, Rabu.

Menurut Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM Cornelis Lay, penerapan desentralisasi asimetris menuntut perubahan paradigma dan kemauan pemerintah pusat. (kompas)

Oleh M ALI ZAIDAN

Mayoritas fraksi dalam pandangan akhir berkaitan dengan hak angket Bank Century menyimpulkan telah terjadinya pelanggaran hukum dalam rangka pemberian dana talangan kepada Bank Century.

Fraksi yang tergabung dalam Pansus, baik dengan menyebutkan nama atau tidak, menengarai bahwa pelanggaran yang terjadi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah hukum agar segala sesuatunya menjadi terang benderang. Pihak-pihak yang ditengarai bertanggung jawab direkomendasikan agar dibawa ke ranah hukum.

Perlu diingat bahwa kesimpulan Pansus merupakan kesimpulan dalam ranah politik meskipun nuansa yang mencuat ke permukaan lebih dominan diwarnai dengan kesimpulan yang bersifat hukum. Sebagai sebuah kesimpulan lembaga politik, tetap saja kesimpulan tersebut berada dalam ranah politik. Langkah selanjutya, sikap aparat hukum lebih menentukan. Selama penegak hukum tidak menindaklanjuti hasil kesimpulan Pansus, selama itu pula secara hukum pihak-pihak yang disebut wajib dilindungi hak-haknya sebagai warga negara, terutama dengan praduga tak bersalah dan perlakuan hukum yang adil.

Fenomena kembar

Jika penuntasan kasus memasuki ranah pidana, apakah korupsi, perbankan, atau pidana umum, akan muncul dua fenomena kembar yang tak mungkin dielakkan. Pertama, akan terjadi apa yang disebut penalisasi politik, fenomena ini sedang berlangsung hingga saat ini, yakni apakah kebijakan yang diambil dapat diuji di ranah hukum.

Kesimpulan yang sempat mengemuka dinyatakan bahwa kebijakan tidak bisa dikriminalisasikan. Kesimpulan itu untuk sementara tepat, sepanjang dalam pengambilan kebijakan tersebut tidak terdapat unsur melawan hukum yang berujung kepada tindakan korupsi. Yang perlu digarisbawahi adalah apakah tindakan yang diambil dalam rangka diskresi itu sedari awal merupakan perbuatan melawan hukum yang telah disadari oleh pengambilan keputusan dan akibat yang timbul kemudian dikehendaki olehnya. Jika jawabannya positif, berarti telah terjadi abuse of power. Namun, jika sebaliknya, diskresi tidak bisa dibawa ke ranah hukum.

Kedua, politisasi proses peradilan pidana bermanifestasi kedudukan pelaku yang terhormat menyebabkan proses peradilan pidana akan mengalami hambatan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mendeteksi dan menemukan alat bukti hukum untuk membuktikan kesalahan pelaku. Persoalan akan semakin rumit lagi manakala aktor-aktor politik dan para pendukungnya melakukan politisasi dalam proses peradilan sehingga proses hukumnya menjadi tidak sederhana atau bahkan boleh jadi justru berbalik arah.

Pihak-pihak yang ditengarai melakukan pelanggaran hukum akan mendorong kasus tersebut ke wilayah abu-abu sehingga proses hukum menjadi ambivalen. Mereka akan mengklaim sebagai personifikasi pembawa aspirasi rakyat. Argumentasi itu diyakini akan menguntungkan posisi hukum mereka.

Pertanggungjawaban

Jika status dan kedudukan pelaku berada dalam status politik yang tinggi, pertanggung jawabannyapun berada dalam dua ranah sekaligus, yakni ranah politik dan hukum. Mereka akan mengklaim sebagai kelompok yang memiliki standar dan integritas moral yang tinggi serta penganut nilai-nilai dan idealitas terpuji. Oleh karena itu, pertanggungjawaban politik ataupun hukum menjadi saling melengkapi.

Bagi mereka yang memiliki status sosial dan politik tinggi, penghukuman secara politik justru lebih berat ketimbang harus mendekam di dalam penjara untuk beberapa saat. Karakteristik seperti itulah yang harus dipertimbangkan sebelum langkah hukum akan diambil kelak. Namun, sebelum pertanggungjawaban hukum, apakah pidana atau administrasi, pertanggungjawaban secara politik dan moral mesti dikedepankan sehingga tidak mengecewakan rakyat, terutama terhadap mereka yang secara riil dirugikan oleh kebijakan penalangan tersebut.

Rekomendasi Pansus adalah sinyal bagi aparat hukum. Jika respons penegak hukum tidak ada, selama itu pula kesimpulan Pansus tetap berada dalam ranah politik yang tidak mustahil perlahan-lahan akan sirna seiring bergulirnya waktu. Selain itu, kesimpulan Pansus masih harus menunggu rapat paripurna yang akan dilangsungkan awal bulan mendatang. Karena proses hukum masih panjang dan berliku, proses politik harus dituntaskan lebih dulu.

M ALI ZAIDAN Anggota Komisi Kejaksaan

sumber : kompas

1. Gudang  ingatan emosional adalah amigdala. Hewan  yang telah dibuang amigdala-nya,  maka tidak mempunyai rasa takut dan amarah, kehilangan dorongan untuk bersaing atau bekerja sama, tidak lagi mpunyai kepekaan tentang kedudukan dalam jenjang  sosial.
2. IQ menyumbang kira-kira 20 % bagi faktor-faktor  yang  menentukan sukses dalam hidup, maka yang 80 % diisi oleh kekuatan-kekuatan lain, itulah  EQ. Daniel Goleman. 1996.Emotional Intelligence.
3. Tidak ada keberhasilan sejati tanpa keberhasilan emosional, namun demikian ada lebih dari 3000 jenis emosi yang dapat kita jelaskan, umumnya  orang hanya merasakan sekitar selusin jenis dalam waktu seminggu.
4. EQ  tinggi membantu dan membuat  kita untuk : mengenal diri sendiri, menunjukan pengertian, empati, penyesuaian diri, pengendalian diri,
5. EQ  membantu menentukan apa yang harus dimakan, siapa yang akan dinikahi, pekerjaan yang akan diambil, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan orang lain.
6. EQ  membantu membangun hubungan  dalam menuju kebahagiaan dan kesejahteraan.
7. Kecerdasan emosional adalah kecerdasan untuk menggunakan emosi sesuai keinginan, kemampuan  untuk mengendalikan emosi sehingga memberikan  dampak yang positif.
8. Kemampuan dalam mengelola emosi diri  disebut dengan intra personal skills  dan kemampuan  pengendalian emosi dalam berinteraksi dengan orang lain disebut inter personal skills.
9. Anak dengan IQ tinggi, atau sangat cerdas, pasti diterima di sekolah terbaik dan akan mendapatkan pekerjaan di tempat yang baik pula dimasa dewasanya. Itulah pandangan yang diyakini pada kebanyakan orang.Ternyata EQ yang membantu  dalam banyak  hal.
10. Kecerdasan emosi  yang tinggi akan membuat anak lebih mampu mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupannya.

Oleh DEDDY MULYANA

Tahun lalu, sebagai konsultan, saya mendampingi salah satu lembaga survei multinasional dalam rapat dengar pendapat dengan suatu komisi DPR. Kami tiba sebelum pukul 9.00 pagi, namun rapat dimulai terlambat 45 menit.

Dari 49 orang anggota komisi yang tercantum namanya dalam daftar hadir, hanya belasan orang yang muncul saat rapat. Salah seorang anggota terlambat datang satu jam lebih. Dari segelintir anggota DPR yang hadir itu, ada yang asyik mengobrol, ada yang tampak mengantuk. Ada pula yang membaca majalah dan ada yang makan kacang. Ketua komisi tak henti-hentinya mengunyah makanan. Tiga orang saya lihat mengutak-atik HP kemudian menelefon.

Pukul 10.15 muncul lagi seorang anggota dewan. Anggota dewan lain sibuk membaca koran. Padahal saat itu bos lembaga survei multinasional sedang memberikan presentasi. Di balkon, para wartawan menyimak acara dengan serius. Pukul 10.20 seorang anggota mulai merokok, sementara yang lainnya mengobrol. Seorang anggota dewan yang sebelumnya sibuk membaca dan sempat ke luar ruangan kemudian menginterupsi agar pembicara menyingkat presentasinya.

Apa makna kehadiran dan tindakan para anggota DPR yang terhormat itu? Dari 49 orang anggota komisi itu, hanya belasan orang yang hadir, dan hampir semuanya datang terlambat. Padahal mereka adalah pribumi, sedangkan kami tamu. Jelas, keterlambatan itu menunjukkan bahwa mereka meremehkan kami.

Lebih parah lagi, komunikasi mereka tanpa etika saat berdialog. Tidakkah mereka sadar, apa pun yang mereka lakukan saat itu ditafsirkan oleh orang yang hadir. Sungguh ironis. Mereka menganggap diri lembaga terhormat, tapi mereka tidak menghargai bukan saja orang lain, tetapi juga diri sendiri. Itulah faktanya.

Saya tidak kecil hati. Jangankan kita orang biasa, bahkan Kepala Negara pun sering tidak mereka hormati. Saat Presiden SBY menyampaikan pidato mengenai nota RAPBN 2009 pada pertengahan Agustus 2008, tidak sedikit anggota DPR yang ber-SMS, bertelefon ria, dan tertidur di kursi. Dalam pertemuan lain, bahkan ada anggota DPR yang menggebrak meja atau bahkan berdiri di atasnya sambil berteriak-teriak.

Kini, para anggota DPR itu telah menjalankan tugasnya hampir lima tahun. Adakah perilaku komunikasi mereka berubah? Tampaknya tidak, meskipun saya yakin sebagian di antara mereka punya kemampuan berkomunikasi secara santun, seperti Happy Bone Zulkarnain dan Dedy Djamaluddin Malik. Apakah wakil rakyat yang baru nanti mampu belajar dari kesalahan komunikasi yang dilakukan generasi wakil rakyat sebelumnya. Waktulah yang akan menjawabnya.***

Penulis, Dekan dan Guru Besar Fikom Unpad.

Sumber: Pikiran Rakyat

]]> http://www.bernardsimamora.info/?feed=rss2&p=3648 0 http://www.bernardsimamora.info/?p=4142 http://www.bernardsimamora.info/?p=4142#comments Mon, 15 Feb 2010 01:03:28 +0000 Bernard Simamora http://www.bernardsimamora.info/?p=4142

Oleh Krisna Wijaya

Mengapa bank selalu disebut sebagai lembaga kepercayaan? Ini tidak lain karena bank menjual surat berharga berupa giro, tabungan, dan deposito. Nasabah yang datang ke sebuah lembaga bank membawa uang mereka yang kemudian digantikan dengan surat berharga dari lembaga bank yang bersangkutan.

Tentunya ini tergantung dari jenisnya, seperti simpanan dalam bentuk tabungan, maka nasabah akan mendapatkan buku tabungan. Yang menyimpan dalam bentuk giro akan mendapatkan cek dan atau bilyet giro serta bilyet untuk deposito.

Mengapa surat atau dokumen itu menjadi berharga? Ini karena dengan menunjukkan kepemilikan dokumen tersebut, misalnya berupa bilyet deposito, nasabah dapat mencairkan dananya sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan.

Karena berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank, kepercayaan itu diwujudkan dalam bentuk merahasiakan siapa yang membeli surat berharganya. Atau, dalam bahasa keseharian, bank menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan nasabahnya.

Ada yang berpendapat, kalau begitu, bank bisa saja menjual surat berharga simpanannya kepada siapa saja, termasuk orang yang tidak jelas identitas maupun legalitasnya. Tentunya tidak. Bank diwajibkan melakukan identifikasi risiko melalui apa yang disebut dengan know your customer (KYC). Melalui penerapan KYC, bank melakukan pencatatan informasi mengenai nasabahnya.

Hal lain yang juga harus dilakukan dalam kerangka menjaga kepercayaan adalah diberlakukannya kewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Transaksi yang mencurigakan tidak selalu bisa divonis sebagai sebuah tindak kejahatan atau bagian dari tindak kejahatan.

Misalnya, kalau melakukan transfer di atas Rp 500 juta, pihak nasabah wajib mencantumkan baik sumber maupun peruntukan dari dana tersebut. Kalau nasabah tidak mau menjelaskan, pihak bank akan memasukkan transaksi tersebut sebagai transaksi yang mencurigakan.

Menjaga kerahasiaan nasabah merupakan kewajiban bank yang dilindungi oleh undang- undang. Sekalipun ada masalah hukum terhadap nasabahnya, tanpa memenuhi persyaratan yang diberlakukan undang-undang, pihak bank wajib hukumnya untuk tidak memberikan.

Stabilitas perbankan

Mengapa praktik-praktik perlindungan kepada nasabah penyimpan sedemikian ketatnya? Ini tidak terlepas dari selain upaya menjaga kepercayaan terhadap bank, juga bagian dari yang tidak terpisahkan untuk menjaga stabilitas perbankan. Mengapa ada keterkaitan dengan kepercayaan dan stabilitas perbankan?

Pertama, stabilitas perbankan dalam praktiknya lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan pihak bank mengelola sumber dan penggunaan dananya. Sudah menjadi ciri bisnis perbankan di mana pun bahwa simpanan selalu berdurasi jangka pendek, sementara pinjaman berdurasi lebih panjang.

Kedua, sifat surat berharga, baik dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito, tidak dapat diperdagangkan, tetapi bersifat likuid. Jadi, sebuah bank sangatlah sensitif kalau simpanannya ditarik seketika dan dalam jumlah dana yang besar, sementara sumber dananya belum kembali karena masih dipergunakan untuk kredit.

Oleh sebab itulah, adanya rumor, misalnya, atau banknya dinyatakan tidak bisa ikut atau kalah kliring sangat pasti direspons nasabah secara cepat dengan cara sesegera mungkin mencairkan dana mereka pada bank tersebut.

Dengan kedua ciri tersebut, secara naluriah setiap bankir selalu menjaga sumber dan penggunaan dananya dengan baik dan hati-hati agar tidak mengalami kesulitan. Agar terhindar dari masalah tersebut, upaya membangun loyalitas nasabah selalu menjadi prioritas.

Berbagai upaya yang dilakukan sering kali gagal manakala faktor-faktor eksternal tidak kondusif. Ada faktor-faktor eksternal yang bisa memicu, seperti suasana yang penuh ketidakpastian, baik dalam politik, keamanan, maupun sosial.

Kasus Bank Century

Salah satu faktor eksternal yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian adalah aktivitas dalam rangka menangani persoalan penyelamatan Bank Century. Bukan hal yang berlebihan sekiranya aktivitas tersebut sangat menarik perhatian karena begitu terbukanya kegiatan tersebut dipublikasikan.

Fenomena tersebut merupakan hal baru, karena itu menjadi ”tontonan” yang menarik sehingga mengundang berbagai respons dari penontonnya. Mulai dari cara dan gaya bicara sampai sikap, perilaku, dan etika menjadi bagian yang diperbincangkan. Untuk dan atas nama berdemokrasi, hal itu semua tampaknya tidak dipermasalahkan.

Ada jargon yang mengatakan, kalau ada orang digigit anjing, bukan berita. Baru menjadi berita kalau kejadiannya terbalik. Pernyataan yang datar-datar saja sekalipun benar sering bukan menjadi berita, tetapi hal-hal yang belum pasti kebenarannya malah yang menjadi berita. Itu semua juga dalam kemasan yang sama untuk dan atas nama demokrasi.

Sering kurang disadari bahwa distorsi informasi menghasilkan sebuah rumor dan dengan kemasan yang baik menjadi semakin dipercaya. Kondisi inilah yang harus dicermati karena sangat berpeluang menimbulkan ketidakpercayaan khususnya terhadap perbankan yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas perbankan nasional.

Apa pun upaya yang akan dilakukan dalam menuntaskan penyelamatan Bank Century seyogianya tetap pada koridor asas praduga tak bersalah, mematuhi hukum, dan dipertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Semua pihak harus bijak menyikapinya agar tidak menyuburkan rumor, rasa takut, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Kita tentunya tidak menginginkan menyelesaikan suatu masalah, tetapi dengan menghasilkan masalah yang lebih besar lagi, yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank yang berujung pada terganggunya stabilitas perbankan. Kalau ini terjadi, sangat pasti biayanya akan sangat lebih mahal.

(sumber : Kompas)

Oleh ENDAH RAHAYU dan INDAH SURYA WARDHANI

Tajamnya pedang hukum yang mengena kepada orang kecil ternyata tumpul saat menghadapi orang yang memiliki kekuasaan. Timpangnya timbangan hukum membuat citra aparat hukum pun terpuruk, bahkan menyentuh titik nadir.

Citra aparat hukum di mata publik kali ini adalah yang terburuk dalam lima tahun terakhir. Penurunan citra pada kejaksaan dan kehakiman bahkan lebih tajam daripada yang dialami kepolisian. Kondisi ini tidak terlepas dari sejumlah peristiwa yang terjadi selama tiga bulan terakhir.

Memburuknya citra penegakan hukum sebetulnya terlihat sejak memasuki masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jilid kedua. Berdasarkan jajak pendapat evaluasi tiga bulan pemerintahan, hukum adalah salah satu bidang yang mengalami kemerosotan tajam.

Penilaian publik terhadap beberapa indikator bidang hukum melangkah ke sentimen negatif (Kompas, 21/1). Publik menilai proses penegakan hukum, mulai dari proses penyidikan, putusan pengadilan, hingga eksekusi pada sejumlah kasus tidak memenuhi rasa keadilan.

Kenyataan inilah yang kiranya mengusik publik. Publik menjadi apatis terhadap penegakan hukum yang tak berkeadilan. Hal ini tecermin dari jajak pendapat Kompas terhadap 838 pemilik telepon di 10 kota pada 9-10 Februari. Publik (91,4 persen) berpendapat, status sosial, kekayaan, dan juga kedekatan seseorang dengan penguasa akan berpengaruh terhadap proses penegakan hukum.

Proses hukum yang berlangsung di negeri ini, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman, dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Rata-rata delapan dari setiap 10 responden menyatakan, proses penegakan hukum, baik di lembaga kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hanya satu dari setiap 10 responden menyatakan proses hukum di institusi ini memenuhi rasa keadilan.

Ketidakpuasan terutama mengarah pada penanganan kasus korupsi, kriminalitas, serta kasus politik dan hak asasi manusia. Sekitar 65 persen responden menyatakan, proses hukum pada ketiga jenis kasus itu tidak adil. Adapun pada kasus kriminal, sebanyak 55 persen responden juga menyatakan rata-rata penanganan kasusnya tidak adil (lihat Grafik).

Di tengah kepungan peristiwa mengenai lemahnya penegakan hukum di Indonesia, tak pelak, citra aparat penegak hukum pun menjadi pertaruhan. Dalam jajak pendapat, hanya dua dari setiap 10 responden yang memberikan apresiasi positif terhadap citra lembaga hukum.

Labil

Citra aparat penegak hukum labil dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Naik dan turunnya citra aparat tak lepas dari kinerja prestatif dalam sejumlah pemberitaan media massa. Dalam hal ini, harus diakui, kinerja kepolisian secara umum turut membentuk citra lembaga hukum lainnya di mata publik.

Rekaman jajak pendapat menunjukkan, citra aparat hukum secara umum cenderung meningkat ketika kepolisian menangkap teroris. Tingginya apresiasi publik terekam pada Mei-Juni 2006 ketika Polri menggelar operasi penangkapan teroris hingga tewasnya salah satu gembong teroris, Dr Azahari, di Batu, Jawa Timur.

Prestasi kembali ditunjukkan Polri dengan menangkap teroris paling dicari, Noordin M Top, pada September 2009. Citra kepolisian menyentuh level 47 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ini mendorong citra kejaksaan dan kehakiman hingga titik kulminasi, yakni 37 persen untuk kejaksaan dan 46 persen untuk kehakiman.

Citra kejaksaan paling buruk. Sepanjang medio 2007 hingga sekarang, penilaian terhadap institusi kejaksaan lebih rendah dibandingkan dengan kepolisian dan kehakiman.

Citra kejaksaan terempas pada September 2008, saat kasus jaksa Urip Tri Gunawan mencuat. Jika pada awalnya citra kejaksaan diapresiasi oleh 29,3 persen responden, pasca-kasus Urip, citra positif jaksa turun menjadi 22,3 persen. Jaksa ini menerima uang suap dari Artalyta dalam kasus skandal BLBI. Urip dipenjara 20 tahun, sementara Artalyta lima tahun.

Apresiasi publik terhadap para jaksa sempat meningkat pada medio September 2009. Namun, rekaman penyadapan percakapan Anggodo Widjojo yang dibuka oleh Mahkamah Konstitusi kembali mencoreng citra korps ini. Citra kejaksaan terus merosot di mata publik hingga menyentuh titik terendah, pekan lalu.

Sepanjang 2009 sampai saat ini, masyarakat semakin sering dipertontonkan dengan timbangan penegakan hukum yang timpang.

Pekan lalu, setelah menyedot perhatian publik selama sekitar tujuh bulan, drama persidangan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen akhirnya selesai. Mantan jaksa agung muda yang juga mantan Ketua KPK Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara. Vonis ini jauh lebih ringan daripada tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa.

Lembeknya pedang hukum juga terlihat dari proses pengusutan kasus dana talangan (bail out) Bank Century Rp 6,7 triliun. Meski sudah terendus sejak akhir 2008, kasus ini belum juga menemui titik terang hukum hingga kini. Kasus yang sedang diusut melalui jalur politis ini bergulir menjadi bola panas.

Namun, pedang hukum sungguh tajam ketika menghadapi Nenek Minah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nenek buta huruf ini didakwa mencuri tiga kakao di kebun PT Rumpun Sari Antan 4. Ia dihukum percobaan penjara satu bulan 15 hari setelah melalui proses hukum yang berjalan cepat.

Hukum pun sempat merampas kebebasan Lanjar Sriyanto, warga Solo, Jateng. Dalam kecelakaan lalu lintas, Lanjar dianggap lalai mengendarai motor sehingga menghilangkan nyawa istrinya. Alih-alih mengayomi, bersenjatakan Pasal 359 KUHP, aparat justru menjaring dan memasukkannya dalam tahanan sekitar sebulan. Demikian pula dengan kasus Rustono di Batang yang dituduh mencuri buah randu seharga Rp 12.000. Juga kasus Basar Suyanto dan Kholil di Kediri yang mencuri semangka serta kasus pencurian kaus oleh Aspuri di Kota Serang. Beberapa kasus yang melibatkan masyarakat kecil ini proses hukumnya berlangsung cepat meski tak jarang tuntutan jaksa terasa jauh lebih berat dibandingkan nilai barang yang dicuri.

Kasus Ayin, Anggodo, Bank Century, Nenek Minah, Lanjar, ataupun Aspuri memperlihatkan penegakan hukum yang asimetris. Inilah yang sering kali digugat publik. Bukan berarti publik membenarkan perbuatan Nenek Minah, Rustono, Basar, ataupun Aspuri. Namun, perlakuan yang sama terhadap semua warga Indonesia di mata hukum inilah yang menjadi tuntutan publik. Hukum tidak sekadar diberlakukan sesuai pasal demi pasal, tetapi ditegakkan atas nama keadilan. (Litbang Kompas)

Oleh John IM Pattiwael

“Hukum begitu tajam menghujam si miskin yang lemah, sementara pada saat yang sama, hukum begitu tumpul terhadap mereka yang berkuasa”.

Pendapat seorang rekan pengacara publik pada sebuah lembaga bantuan hukum tersebut terasa sangat relevan terhadap diri Aspuri (19). Bagaimana tidak, Aspuri telah ditahan selama dua setengah bulan dengan dalih, kalaupun dapat dijadikan alasan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun. Pencurian sebuah baju, demikian yang dituduhkan kepada Aspuri.

Baju senilai Rp 80.000 yang diambil Aspuri memang milik Dewi, tetapi tergeletak tak bertuan di sebuah pagar tempat Aspuri melewatkan perjalanan pulangnya sehabis berladang. Tanpa disangka, akibat perbuatannya tersebut, Aspuri harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Intuisi kita sebagai seorang manusia bertanya, apakah pantas Aspuri menjalani semua hal tersebut. Suara hati kita tentu saja berkata tidak walaupun mungkin hukum berkata lain.

Menurut hukum, paling tidak terdapat empat cara penghentian suatu perkara. Pertama, melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh kepolisian. Adapun alasan dikeluarkan mekanisme ini adalah tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana, dan dihentikan demi hukum. Melihat mekanisme ini, rasanya sulit dalam kasus Aspuri untuk diberhentikan. Barang bukti berupa baju milik Dewi serta saksi merupakan pegangan yang cukup kuat bagi pihak kepolisian untuk membuktikan tindak pidana pencurian.

Demikian juga dengan mekanisme dihentikan demi hukum. Menurut doktrin, suatu perkara dihentikan demi hukum jika menyangkut hal-hal seperti kedaluwarsa, tidak dapat dituntut lebih dari satu kali, dan terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena meninggal. Tidak ada alasan, menurut doktrin hukum pidana, yang dapat membuat perkara Aspuri ini dihentikan.

Cara penghentian berikutnya adalah mekanisme surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) yang alasan-alasan untuk dikeluarkannya sama seperti SP3 sehingga tidak dapat diberlakukan kepada Aspuri. Cara lainnya yang tak kalah sulit adalah penghentian penuntutan oleh Jaksa Agung, sesuai asas oportunitas, dan pemberian abolisi oleh presiden. Kedua cara ini memerlukan pertimbangan dari badan- badan kekuasaan lainnya. Apakah seorang Jaksa Agung, bahkan presiden, rela meluangkan waktunya demi rakyat jelata yang bernama Aspuri. Berbicara sebelum terekspos media, tampaknya tidak rela.

Hukum memang tidak memberikan peluang bagi Aspuri untuk tidak menjalani proses berhukum. Mungkin hal ini merupakan suatu ketidaksempurnaan hukum yang tetap harus dilaksanakan. Kepastian hukum menjadi begitu penting dalam proses bernegara pada zaman modern ini. Apa jadinya jika supremasi hukum tidak ditegakkan. Mengabaikannya sama halnya dengan membenarkan perbuatan pencurian. Begitulah argumentasi para penganut positivisme dan kepastian hukum.

Itulah sebabnya Satjipto Rahardjo kemudian memberikan suatu antitesis kepada kita bahwa hukum dibuat untuk manusia dan bukan sebaliknya. Manusia memang bukan mesin atau kalkulator yang jika dimasukkan suatu rumus peristiwa sosial akan menghasilkan input yang sama. Pencurian sebuah baju, yang tergantung begitu saja di pagar, kemudian dipersamakan dengan pencurian motor atau bahkan kasus-kasus korupsi yang mencuri uang negara yang sangat banyak. Kita mungkin juga akan melakukan hal yang sama ketika melihat baju tersebut. Bahkan, mungkin hakim-hakim yang beretika hukum dan sedang memeriksa perkara Aspuri keburu ditangkap ketika hendak memberikan baju tak bertuan tersebut ke kantor polisi jika dia berada dalam posisi Aspuri pada saat itu.

Menyakiti hati nurani

Akhir-akhir ini, hukum dan perubahan sosial menunjukkan tren yang justru menyakiti nurani masyarakat. Kejadian nenek Mina dan biji kakaonya merupakan bukti nyata tren ini. Sifat pemidanaan untuk menimbulkan efek jera justru berbalik jadi ”senjata makan tuan” yang membuat orang kemudian mempertanyakan dan mempersalahkan hakikat hukum itu sendiri.

Orang ramai-ramai mempersalahkan penanganan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan yang terlalu mementingkan legal formal sebagai kata lain dari kepastian hukum. Lantas, apa artinya hukum yang dibuat untuk manusia jika manusia menjadi tersiksa dan terbelenggu karena hukum itu.

Pembaruan hukum acara pidana memang tengah diusahakan oleh beberapa lembaga bantuan hukum akhir-akhir ini. Salah satu hal yang disoroti adalah penanganan kasus-kasus yang seharusnya tidak perlu diteruskan ke pengadilan demi kepentingan umum.

Salah satu usulan yang disampaikan dalam pembahasan RUU KUHAP adalah adanya seorang hakim komisaris yang ditempatkan di rutan-rutan yang mewadahi kasus-kasus kecil dengan menilai layak tidaknya sebuah perkara diadili di pengadilan. Kewenangan yang dimiliki oleh hakim komisaris, antara lain, adalah menjaga agar pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa selama tahap penyidikan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas, penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang sah.

Walaupun ada upaya pembaruan hukum acara, tetapi bagaimanapun juga hukum, sebagaimana hal apa pun di dunia, adalah suatu media yang tak sempurna. Entah selalu ketinggalan terhadap perubahan sosial ataupun pelaksanaannya tak sesuai atau melenceng dari tujuan yang hendak dicapai. Merupakan tugas manusialah untuk mengimplementasikan hukum yang tidak sempurna ini ke dalam suatu tujuan sosial yang mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Selain itu, yang perlu diingat adalah bahwa negara kita tidak dibangun di atas paham individualis yang merupakan akar dari kepastian hukum. Negara kita dibangun di atas dasar kemanusiaan. Di atas dasar Pancasila yang justru mempersatukan kita. Berhukum dalam Pancasila berarti menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofi implementasi hukum di Tanah Air.

Seandainya para yuris mau berhukum demikian, Aspuri tentunya tidak akan diproses. Baik polisi maupun jaksa setidaknya akan mengeluarkan SP3 ataupun SKP2. Dasarnya adalah perkara dihentikan demi hukum. Perkara Aspuri memang belum pernah diajukan ataupun kedaluwarsa, Aspuri pun belum meninggal dunia sehingga masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, polisi ataupun jaksa dapat mendasarkan argumennya atas perilaku kemanusiaan dan penyelesaian secara kekeluargaan atas dasar Pancasila.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-Undang dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Materi muatan peraturan perundang- undangan pun dibuat atas dasar asas kemanusiaan dan kekeluargaan. Dengan melakukan sedikit interpretasi akrobatik atas dasar Pancasila oleh kepolisian dan/ atau kejaksaan, Aspuri sebenarnya dapat melewati di luar penjara.

John IM Pattiwael Direktur LBH Mawar Saron

(sumber : Kompas)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menerima apa pun rekomendasi Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century terkait pemberian dana talangan senilai lebih dari Rp 6,7 triliun. Penyelidikan itu diharapkan bisa menguak indikasi penyelewengan, seperti yang diinginkan rakyat.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo di Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (13/2). ”Apa pun keputusan Pansus, Presiden harus menghormati karena ini skandal penyelewengan keuangan negara,” katanya. Ia berharap kasus itu tidak selesai dengan kompromi politik.

Menurut Tjahjo, Pansus harus bisa menguak masalah di balik pemberian dana talangan (bail out) kepada Bank Century itu. Apakah ada penyelewengan kewenangan, pelanggaran undangundang (UU) atau peraturan lain, atau ada indikasi korupsi. Rekomendasi Pansus harus mengarah pada indikasi pelanggaran UU dan korupsi. Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan kesaksian sejumlah pejabat, serta data yang dikumpulkan Pansus, mengarah ke sana. Pansus juga harus menyelidiki ke mana saja dana talangan itu mengalir.

”Siapa yang menyalahgunakan kewenangan harus bertanggung jawab. Siapa yang melanggar UU harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siapa pun yang terbukti korupsi haruslah diproses hukum,” papar Ketua Fraksi PDI-P DPR itu.

Secara terpisah, Minggu di Jakarta, anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, justru memprihatinkan perkembangan pemeriksaan oleh Pansus. Ia menilai sejumlah anggota Pansus acap ngawur dan menyebarkan fitnah sewaktu melakukan pemeriksaan. Keterangan mereka juga tak didasari data dan fakta memadai.

”Ada anggota Pansus yang menuduh Amiruddin Rustan (nasabah Bank Century di Makassar) menyumbang dana Rp 1,4 miliar kepada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada Pemilu 2009. Ternyata, tuduhan itu tidak benar sehingga Pansus meminta maaf,” katanya.

Menurut Didi, cara-cara anggota Pansus yang cenderung asal menuduh itu dapat menjatuhkan kredibilitas Pansus dan DPR.

Nasabah Bank Century

Secara terpisah, M Linus yang disebut sebagai penarik dana Rp 1,3 miliar dari Bank Century, tetapi tak ditemukan alamatnya, Minggu kepada Kompas, mengatakan, ia nasabah bank itu sejak 2005. Namun, ia tak pernah mencairkan dana itu pada September 2008, seperti data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

”Saya tak tahu bagaimana data PPATK itu bisa tidak benar. Bisa saja ada kesalahan dana di Bank Century atau salah saat pencatatan. Nama saya juga bukan M Linus, tetapi M Linus Heratmo,” katanya, Minggu.

Linus, sesuai data PPATK pada Pansus, beralamat di Ruko Griya I, Ciputat, Tangerang, tetapi alamat itu tidak ditemukan. Ia mengakui sudah pindah alamat ke Graha Intan, Ciputat.

Menurut Linus, pada 2005 ia mengambil kredit di Bank Century sebesar Rp 1,8 miliar dengan jaminan deposito keluarga senilai Rp 2 miliar. Awal 2008, ia tak mampu mengembalikan pinjaman sehingga Bank Century berhak mengambil jaminannya.

Mungkin, katanya, Bank Century pada September 2008 mencairkan deposito jaminan pinjaman itu.

(kompas)