BUDIARTO SHAMBAZY

TPS (tempat pemungutan suara) tanggal 9 April menjadi inner sanctum bagi Anda. TPS tempat yang seharusnya bebas dari berbagai bentuk gangguan.

Apalagi sejarah memperlihatkan pemilu di sini sejak 1955 selalu lancar. Betul “Tiga Si” (Korupsi, Intimidasi, dan Manipulasi) selalu ada, tetapi ketenangan TPS praktis tak terganggu.

Nah, tudingan manipulasi jenis “Bubble Trouble” (penggelembungan suara fiktif) yang terjadi saat Pilgub Jatim berpotensi mengancam ketenangan TPS. Apalagi modus itu ditengarai dilakukan juga di banyak tempat di sejumlah daerah.

Tak mustahil trouble spots Pemilu 2009 pindah dari tempat-tempat kampanye ke TPS-TPS karena misteri tudingan cloning DPT (daftar pemilih tetap) itu. Maklum, emosi pemilih 38 partai peserta Pemilu 2009 pasti meninggi.

Singkat kata, cloning dilakukan dengan dua cara. Pertama, memperbanyak sampai ribuan nama pemilih pada NIK (nomor induk kependudukan) yang beridentitas sama atau nyaris sama.

Konkretnya, nama Anda seorang ternyata terdaftar di mana-mana! Kedua, menghapus nama-nama pemilih yang jumlahnya juga bisa mencapai ribuan di berbagai tingkat pemilihan, mulai dari RT sampai kelurahan.

Nah, manipulasi semacam ini berpotensi menimbulkan konflik di TPS-TPS karena 1.001 alasan. Salah satu alasan, misalnya, bagaimana jika nama Anda dihapus alias tidak terdaftar pada DPT?

Sebaiknya pemerintah cepat mengeluarkan aturan bahwa pemilih dapat menggunakan haknya di TPS hanya dengan menunjukkan KTP (kartu tanda penduduk). Jujur saja, Anda dan saya tak ngerti lagi apakah ada cara-cara lain?

Tahap gangguan korupsi dan intimidasi, seperti pemberian uang dari caleg dan ancaman oleh aparat keamanan, praktis jarang terdengar lagi. Musuh bersama kita saat ini adalah manipulasi.

Manipulasi ala “Bubble Trouble” (Skandal Penggelembungan), seperti namanya, bisa cepat diletuskan jika misteri DPT segera diungkapkan. Masih ada waktu bagi pemerintah, parlemen, dan partai-partai untuk berembuk bersama-sama.

Pejabat dari berbagai instansi pemerintah sebaiknya lebih sering lagi menyuarakan seruan yang menenangkan hati masyarakat. Sekarang saja telah berkembang wacana tentang penundaan Pemilu 2009 yang pasti akan mengundang problem- problem lainnya.

Tak sedikit wartawan dan diplomat asing bertanya kepada saya, ada apa sebenarnya? Tak sedikit pula kalangan yang memprediksi “Bubble Trouble” ini berpotensi menimbulkan aneka sengketa.

Praktik penggelembungan suara merupakan manipulasi demografis yang biasanya dilakukan pemerintah yang sedang berkuasa. Mereka serampangan menyulap data pemilih untuk memenangi pemilu, yang hasilnya sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya.

Manipulasi ini, misalnya, pernah dilakukan di Sabah, Malaysia. Penguasa di sana mengubah undang-undang keimigrasian dengan memberikan kewarganegaraan/hak pilih bagi imigran Filipina/Indonesia agar mereka menangguk suara sebanyak-banyaknya.

Selain itu, penggelembungan suara juga merupakan pencabutan hak pilih (disenfranchisement) milik tiap warga negara. Dalam sepak bola, penyangkalan terhadap hak pemilih ini namanya “main kayu” alias bermain kasar.

Lebih dari itu, teknik-teknik manipulasi tersebut relatif terlindungi oleh berbagai jenis undang-undang atau aturan. Dan, kalau berbicara tentang undang-undang atau aturan, rakyat tak akan pernah menang.

Apalagi, data kependudukan-termasuk DPT-berupa dokumen-dokumen resmi dan lengkap yang tak dikuasai sembarang orang. Biasanya yang memiliki hanya berbagai institusi pemerintah tertentu.

Perlu dicamkan bahwa negara dan bangsa yang sudah 63 tahun merdeka ini bukanlah karangan si sahibulhikayat. Satu-satunya junjungan di negeri ini bukanlah pejabat atau aparat, tetapi rakyat si pemilik mandat.

Pemilu-Pilpres 2009 bukanlah tontonan sirkus, apalagi pertunjukan akrobat. Pemilu-Pilpres 2009 ini menjadi batu ujian bagi demokrasi di negeri ini yang akan menjadi tontonan menarik bagi negara-negara sejagat.

Manipulasi pemilu masih dilakukan di sejumlah negara, terutama di Benua Afrika. Bagi mayoritas negara di dunia, kecurangan pemilu merupakan praktik yang ditinggalkan sejak berakhirnya Perang Dingin.

“Tiga Si” (Korupsi, Intimidasi, dan Manipulasi) sering dilakukan Orde Baru sejak Pemilu 1971 sampai 1997. Saya melihat sendiri saat meliput “Peristiwa Lapangan Banteng” pada kampanye Pemilu 1982 yang kasar, berdarah, dan menimbulkan korban tewas serta kerusakan di mana-mana di Jakarta.

Presiden Soekarno dan Soeharto sempat “bermain curang” dengan menunda pemilu demi melanggengkan kekuasaan masing-masing. Sekarang mustahil menunda-nunda pesta demokrasi.

Sekali lagi, Pemilu 1999 dan Pemilu-Pilpres 2004 berlangsung sukses. Untungnya, “Bubble Trouble” bisa jadi melahirkan kesadaran baru bahwa ancaman “Tiga Si” masih dapat diperangi melalui partisipasi pemilih yang mendekati 9 April akan semakin meninggi.

Pemerintahan SBY-JK bertanggung jawab mengulangi kembali sukses Pemilu 1999 dan Pemilu-Pilpres 2004. Buktinya, tahap kampanye rapat tertutup sejak Juli 2008 sampai tahap kampanye terbuka saat ini berjalan aman dan lancar.

Jangan sampai Pemilu-Pilpres 2009 menjebak Anda ke dalam keraguan atau kebimbangan ala “Catch-22″ (suatu situasi di mana hasil yang diharapkan tidak mungkin dicapai karena seperangkat aturan atau kondisi yang tidak logis). Datanglah ke TPS, contrenglah pilihan Anda.

Sumber: Kompas