Oleh H. Nanat Fatah Natsir

Ketika Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika Serikat, memantau Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2004, ia memberi pernyataan bahwa pemilu di Indonesia dapat dijadikan model pelaksanaan demokrasi pada abad ini. Tentunya pernyataan Carter ditunjang data bahwa pemilu saat itu berlangsung jujur dan adil (jurdil) serta relatif aman.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato penganugerahan doktor honoris causa di Universitas Webster di Saint Louis, Missouri, Amerika Serikat, September 2005, menyatakan, orang Islam yang kuat agamanya, sekaligus pada waktu yang sama, bisa menjadi demokrat tulen. Hillary Clinton ketika berkunjung ke Indonesia belum lama ini memuji kehidupan umat Islam Indonesia yang dapat dijadikan model Islam dunia. Menurut dia, umat Islam Indonesia dapat memadukan antara keIslaman, demokrasi perubahan sosial, dan hak-hak gender dalam kehidupan kemasyarakatannya. Pernyataan Jimmy Carter dan Hillary Clinton jika dilihat dalam perspektif sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan, political will elite politik dalam pelaksanaan demokrasi yang santun, cerdas, jujur, dan adil akan memengaruhi rakyat dan diikuti dalam kenyataan praktik di lapangan. Misalnya, Pemilu 1955 yang terkenal dilaksanakan secara jurdil, demokratis, dan dipuji dunia internasional, bahkan dijadikan rujukan akademik di salah satu perguruan tinggi yang terkenal di Amerika.

Ketika elite politik memberi contoh yang tidak baik dalam pelaksanaan demokrasi, dengan sendirinya rakyat mengikuti contoh itu. Misalnya, pada pemilu pada zaman Orde Baru yang mencerminkan ketidakadilan, ketidakjujuran, penuh dengan konflik, dan korban jiwa yang relatif banyak. Pemilu hanya bersifat formalitas setiap lima tahun sekali dan tidak mencerminkan substansi pelaksanaan demokrasi. Di dunia akademik, pelaksanaan pemilu selama Orde Baru tidak bisa dijadikan rujukan ilmiah dalam menganalisis perilaku politik di Indonesia karena pemilu dilaksanakan semu dan tidak mencerminkan realitas politik yang sebenarnya.

Kampanye terbuka sudah berjalan beberapa hari. Agar pemilu dapat berdampak untuk kesejahteraan bangsa, seyogianya elite politik punya sikap mental siap kalah dan siap menang. Hal ini merupakan cermin jiwa besar dan keikhlasan dalam berdemokrasi. Sebab, pemilu merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Elite politik memegang peran penting dalam sukses dan tidaknya pemilu. Jika antarelite politik terjadi gesekan yang mengarah pada konflik, masyarakat bawah akan menirunya. Demikian juga sebaliknya. Jika elite politik bertemu dan bersilaturahmi mencurahkan pandangan masing-masing secara jujur, tulus, dan damai, akan memengaruhi keharmonisan dan ketulusan masyarakat bawah.

Sungguh terpuji apa yang dilakukan Ketua Umum DPP Golkar H.M. Jusuf Kalla ketika bersilaturahmi dan menjalin komunikasi politik dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring dan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Mereka menyamakan persepsi dan visi dalam membangun bangsa ke depan. Demikian pula silaturahmi Megawati dengan Suryadarma Ali sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan dalam upaya membangun Indonesia ke depan. Langkah Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir yang bersilaturahmi dengan Ketua DPP Partai Demokrat Hadi Utomo sungguh sangat anggun dan memesona dalam perpolitikan Indonesia. Oleh karena itu, para elite politik segera bertemu dan bersilaturahmilah secara cerdas dan dewasa. Jangan terlambat, nanti menyesal kemudian. Rakyat akan memberi penilaian dan putusan pada 9 April 2009, siapa yang paling cerdas dan dewasa dalam berpolitik, jauh dari balas dendam dan menonjolkan kepentingan pribadi serta kelompok.

Penulis, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Presidium ICMI pusat.

Sumber: Pikiran Rakyat